Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) melaksanakan audiensi dengan DPR RI pada Selasa, 8 Oktober 2024, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Audiensi ini menjadi momen penting bagi para hakim yang tergabung dalam organisasi tersebut untuk menyampaikan aspirasi mereka yang sudah lama terpendam, terutama terkait dengan kesejahteraan dan keamanan mereka dalam menjalankan tugas.

Selama 12 tahun terakhir, para hakim mengalami stagnasi dalam hal gaji dan tunjangan. Oleh karena itu, audiensi ini diselenggarakan untuk mendengarkan tuntutan mereka yang meminta agar pemerintah mempertimbangkan kenaikan gaji yang sesuai dengan kondisi dan tanggung jawab yang mereka emban. Kenaikan gaji dan tunjangan dinilai sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim serta untuk mendorong mereka dalam menjalankan tugasnya secara optimal.

Sebagai bentuk protes terhadap situasi ini, para hakim yang tergabung dalam SHI telah mengambil langkah tegas dengan melakukan cuti massal selama lima hari, dimulai dari 7 hingga 11 Oktober 2024. Tindakan ini diharapkan dapat menarik perhatian publik dan pemerintah mengenai kondisi yang mereka hadapi. Dalam beberapa tahun terakhir, beban kerja dan tanggung jawab para hakim semakin meningkat, sementara kompensasi yang mereka terima tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Selain menuntut kenaikan gaji, para hakim juga meminta agar pemerintah segera menyusun peraturan perlindungan jaminan keamanan bagi mereka. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat meningkatnya insiden kekerasan yang menimpa hakim di berbagai wilayah. Kejadian-kejadian tersebut tidak hanya mengancam keselamatan para hakim tetapi juga berpotensi merusak independensi dan integritas sistem peradilan di Indonesia.

Perlunya adanya jaminan keamanan bagi hakim menjadi semakin mendesak. Dengan adanya peraturan yang jelas dan ketat, diharapkan para hakim dapat menjalankan tugas mereka tanpa merasa terancam oleh berbagai ancaman. Tindakan kekerasan yang terjadi pada para hakim harus segera diatasi agar mereka dapat fokus dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara adil dan transparan.

Audiensi ini menjadi titik awal bagi para hakim untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang selama ini terabaikan. Dukungan dari publik dan lembaga pemerintahan menjadi kunci untuk menciptakan perubahan yang positif dalam sistem peradilan di Indonesia. Masyarakat diharapkan turut memperhatikan kondisi yang dialami para hakim, agar ke depannya, kesejahteraan dan keamanan mereka menjadi prioritas dalam pembangunan hukum di tanah air.